KOHATI Kosya Gelar Diskusi Tentang Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia

Bagikan:


Pontianak, jurnalistiwa.co.id - KOHATI Komisariat Syariah Cabang Pontianak menyelenggarakan diskusi bertema 'Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia' di Graha HMI Cabang Pontianak, pada Sabtu (20/02/2021).

Tiara Giovani Rahman sebagai Ketua Bidang HAL (Hubungan Antar Lembaga) Kohati Kosya mengemukakan alasan mengenai tema yang diangkat, yaitu karena untuk membuka pandangan umum masyarakat dan membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam politik.

“Kebanyakan kita lihat bahwa, ada beberapa masyarakat ini terlalu memandang lemah perempuan jika terjun ke dalam politik, maka kami Kohati Komisariat Syariah mengambil tema diskusi peran perempuan dalam politik Indonesia agar masyarakat tahu bahwa perempuan saat ini tidak hanya melulu menjadi ibu rumah tangga, namun perempuan juga bisa terjun ke dalam dunia politik,” ungkapnya.

Ni Ketut Ariutawi Pratiwi selaku pemateri kegiatan tersebut berpendapat bahwa, politik dalam presepektif perempuan juga penting untuk dikembangakan dan diakui oleh masyarakat umum yang mana sudah termaktub dalam peraturan per-Undang-Undangan di Indonesia sehingga diharapkan perempuan lebih aktif dalam kegiatan politik.

“Penting, untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya penguatan gender di seluruh bidang lingkungan pembangunan, salah satunya politik. Maka pemerintah sendiri sudah melahiran Undang-Undang partai politik, yaitu UU No 18 Tahun 2012 yang di dalamnya menguat syarat perwakilan 30 persen perempuan dalam pendirian dan pengurusan partai politik dan dalam pengajuan sebagai calon anggota legislatif, yang mana hal ini sebagai langkah alternatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan. Munculnya undang-undang tersebut diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih,” ujarnya.


Perempuan berhak mengambil manfaat dalam keberlangsuangannya sistem politik di Indonesia maka dari itu, pemerintah dan masyarakat haruslah mewujudkan lembaga untuk lebih reponsip terhadap perempuan.

“Perempuan sebenarnya berhak untuk memilih wilayah publiknya, biasanya di mana ia ingin berperan sesuai potensinya jadi ia berhak manfaat atas semua aktifitas politik yang dilakukan oleh negara maupun partai politik, secara umum kesejahteraan lahir batin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai perempuan, namun berbagai kondisi kultural sistematis ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses hak berperan dan untuk bersuara. Untuk menjawab tantangan ini maka diperlukannya lembaga masyarakat dan pemerintah yang partainya responsif dalam strategi sangat pro perempuan dalam program-programnya seperti pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan lebih menjangkau perempuan adalah dengan meberikan program-program yang tepat antara lain yaitu pelatihan pendidikan politik dan pengembangan kecerdasan politik bagi kaum perempuan dan meningkatkan wawasan,” sambung pemateri dalam wawancaranya.

Beliau beranggapan kegiatan diskusi yang kearah kesetaraan berpolitik dalam masyarakat sangat baik untuk dilaksanakan, selain sebagai edukasi para perempuan di Indonesia juga sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa.

“Kegiatan ini sangat bagus dan baik, dapat meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan perempuan tersendiri, jadi dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan dan ini berada dalam posisi sebagai pemimpin. Perempuan tersendiri memiliki hambatan ketimbang laki-laki, karena perempuan harus membuktikan bahwa dirinya sungguh-sungguh mampu, memang pantas dan dapat diandalkan. Jadi kegiatan ini sangat baik untuk mengedukasi bahwa kita perempuan tidak kalah hebat dengan laki-laki. Jadi kegiatan ini harusnya berlanjut sampai kedepannya agar bisa melahirkan perempuan-perempuan yang hadal dalam bidang politik untuk memberikan contoh dikalangan masyarakat dan masyarakat tidak dapat memandang sebelah mata lagi kalau perempuan ikut di bidang politik,” tutupnya.

Nina Munawara selaku Ketua Umum Kohati Kosya, berharap perempuan Indonesia khususnya para kader KOHATI Kosya bisa menunjukan kemampuan berpolitik sehingga bisa membuktikan kesalahan akan pandangan terhadap perempuan yang beredar di masyarakat.

“Harapan saya untuk para perempuan masa kini, terkhususnya para kader KOHATI bisa mematahkan opini yang beredar di kalangan masyarakat, dengan cara menunjukan kualitas kecerdasan intelektual yang telah dimiliki sehingga dapat terjun ke dunia politik secara nyata,” ungkapnya.

Jurnalizen: Nurullia
Editor: jurnalistiwa.co.id

Bagikan:

BERITA

JURNALIZEN

PONTIANAK

Komentar:

0 comments: