Lihat Iklan

IPNU: Melalui Debat Pilpres, Mari Cerna Visi Misi Capres dan Cawapres

Bagikan:
Talkshow Ngobrol Pintar Bersama Bonti. Foto: Hotip/Jurnalistiwa


Pontianak, jurnalistiwa.co.id- Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kubu Raya, Ulil Abshor , mengatakan melalui debat pilpres, mari cerna berbagai pembahasan dan rencana yang akan diberikan oleh capres dan cawapres, bukan sebaliknya malah sibuk menyerang satu sama lain yang hanya menjadi debat kusir dan tidak ada penyelesaian.

“Ditanya cerdas, dua-duanya sama-sama cerdas, dari segi prestasi, kedua calon tersebut memiliki prestasinya masing-masing, mari kita tetap  menjaga persaudaraan, jangan saling mencaci maki, namun mari kita cerna dan saling menyampaikan visi misi dari capres dan cawapres sesuai pilihan masing-masing,” ujar Ulil Abshor  saat menjadi pemateri pada Talkshow Ngobrol Pintar Bersama Bonti, Sabtu (23/2/2019) siang.

Pada Talkshow yang bertajuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui debat capres tersebut, Ulil Abshor  mengatakan, dengan penyampaian visi misi kepada para pemilih, maka hasil yang didapatkan lebih positif dan bermanfaat, ketimbang berdebat yang tidak ada penyelesaiannya.

“Lebih baik menyentuh langsung para kaum milenial yang waktunya lebih banyak di media sosial. Dari pada saling cibir di medsos, itu hanya membuat para pengguna medsos lainnya, yang melihat akan membuat  dirinya makin tidak tertarik untuk berpartisipasi dan berperan aktif di pemilihan presiden,” ujarnya.

Menurut  Ulil Abshor,  saat  ini generasi pemuda milenial tentu sudah bisa memahami mana yang baik dan mana buruk. Dengan debat capres beberapa waktu lalu sudah terlaksana, masyarakat  bisa melihat apa saja program-program yang telah disampaikan oleh kedua pasangan capres.  “Baik Prabowo atau Jokowi yang terpilih pertama-tama kita harus tetap menjaga situasi dan kondisi proses demokrasi ini tetap aman,damai dan tentram demi kepentingan umum,” tuturnya.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa ini harus didahulukan dengan tidak menyebarkan berita bohong, isu SARA , kebencian dan lain sebagainya. Dan itu semua tidak ada manfaatnya baik untuk pribadi atau pun untuk orang lain, yang ada hanya mendatangkan sebuah persoalan baru yang akan menyebabkan tersendatnya proses demokrasi dan pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap provinsi,” pungkasnya. (Adi)

Bagikan:

POLITIK

PONTIANAK

Komentar:

0 comments:

close