Kecenderungan Generasi Muda Indonesia untuk Apatis dalam Menyikapi Pemilu

Bagikan:
Ilustrasi/Net

Oleh: Ridzky Hasan Hanafi*

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah demografi terbesar di dunia dengan 265 juta jiwa dan menduduki posisi lima besar sebagai negara dengan jumlah demografi terbesar di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang mempunyai potensi yang besar untuk membangun negaram melalui bonus demografi yang dimiliki.

Tercatat (676%) dari seluruh jumlah penduduk atau sekitar 179 juta berada dalam usia produktif. Laporan Penelitian Mc. Kinsey Institute. Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030,melewati Jerman dan Inggris karena populasi pemuda yang menjaga produktivitas ekonomi Indonesia. Diperkirakan 70% dari populasi Indonesia adalah usia produktif yang berkisar antara usia 15-64 tahun pada tahun 2030.

Kondisi negara Indonesia yang mempunyai jumlah pemuda yang besar ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Pemuda sebagai generasi penerus harus berperan besar dan menjadi tonggak utama yang menyangga masa depan bangsa dan menjaga eksistensinya dimata dunia. Generasi muda harus berpartisipasi penuh dalam membangun negara,salah satunya dengan berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin negara melewati pemilihan umum (pemilu).

Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1971 kemudian 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Tetapi penyelenggaraan pemilu  yang benar benar demokratis baru terselenggara di Indonesia pada tahun  1999 pada masa pemerintahan presiden habibi.  Tetapi dalam setiap pelaksanaan pemilu,tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terus mengalami penurunan.

Tingkat partisipasi masyarakat mulai menuru pada tahun 1999 dengan tingkat partisipan sebanyak 93 persen,turun menjadi 84 persen partisipan dalam pemilu tahun 2004,kemudian junlah partisipan semakin menurun pada tahun 2009 dengan 71 persen partisipan. Jumlah suara tidak sah terus mengalami peningkatan dari 3,3 persen pada pemilu 1999 menjadi 9,4 persen dalam pemilu tahun 2004 dan melonjak pada angka sebesar 14,4 persen pada tahun 2009. Partisipasi penuh masyarakat sulit diwujudkan di Indonesia karna pada faktanya pemilu Indonesia mungkin merupakan pemilu yang paling rumit di dunia.

Ada sekitar empat juta petugas di 550.000 TPS yang tersebar di 17.000 pulau diseluruh wilayah Indonesia yang bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan tingkat daerah.

Diperkirakan pada setiap pemilu, jumlah generasi muda yang berusia sekitar (17-30) tahun adalah sebesar 30 persen dari total keseluruhan partisipan. Sedangkan sekitar 7,4 persen atau sekitar 14 juta dari total kesuluruhan 190 juta warga negara yang memiliki hak pilih adalah generasi pemula yang baru pertama kali memilih.

Namun karena maraknya pandangan tidak adanya perubahan,ketidak puasan terhadap pemerintahan yang sedang menjabat,kdan disintegritas yang terjadi di kalangan masyarakat menjelang pemilu dan beberapa faktor lainya mendorong generasi muda Indonesia lebih memilih untuk ”apatis” dan selanjutnya pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya. 

Kondisi ini berujung pada lahirnya pemimpin pemimpin yang berkecenderungan menjadikan jabatan politik sebagai investasi hari tua nya. Singkatnya, generasi muda yang tidak peduli kepada pemimpin politiknya akan dipimpin pula oleh aktor politik yang tidak peduli kepada generasi muda. jika melihat ke pemilukada yang telah dilaksanakan di beberapa daerah ( Riau contohnya ), total partisipasi pemilih pemuda sangatlah rendah.

Ada kecenderungan pola pikir pemuda yang tidak peduli terhadap pemilihan kepala daerah, mungkin ini disebabkan akumulasi ketidakpercayaan pemuda terhadap pemerintahnya dengan melihat segala kebobrokan yang ada. Selain itu, para pemuda Indonesia banyak yang bersifat hedonisme. Kecanggihan teknologi bukan digunakan untuk masyarakat, berbagi ilmu pengetahuan dan berlomba-lomba dalam mengharumkan nama bangsa. Akan tetapi lebih kepada hanya untuk bersenang-senang, prestigious, dan pamer. 

Saat ini, yang kaum muda pedulikan hanya fashion, gadget, dan kehidupan pribadinya semata. Terlalu berorientasi kepada individu sehingga sering lupa bahkan enggan untuk berkontribusi kepada negara bahkan dalam hal semacam pemilu yabg digadang gadang sebagai pesta rakyat.

Lalu bagaimana menghadapi krisis ini? Apakah pendidikan politik perlu diberikan sejak dini? Kurangnya edukasi bagi kaum muda tentang pentingnya keikut sertaan dalam berpolitik dan ideology yang berkembang diluar sana memudahkan paramkaum radikal untuk menyesatkan para kaum muda.

Untuk membenahi karakter bangsa ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam melakukan revolusi mental. Sehingga alternatif yang mungkin paling efektif untuk diambil adalah pendididikan dan penguatan karakter yang perlu digalakkan kembali. Pendidikan berpolitik perlu di galakkan agar generasi muda tidak terjebak kedalam ideologi yang tidak mereka pahami. “Generasi muda yang cerdas adalah generasi yang paham apa dan siapa yang dipilihnya. “ maksut kata “apa” disini bukan hanya mengarah kepada calon politik yang akan dipilihnya tetapi juga tau seluk beluk mengenai partai yang mengangkutnya,ideologi yang dijunjungnya ,sejarah,program kerja dan segala hal tentang nya seperti generasi kritis yang seharusnya.

Sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah generasi pemuda yang peduli terhadap calon pemimpinya,dan jelas dipedulikan oleh pemimpin politiknya sendiri.

*Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak
Bagikan:

OPINI

Komentar:

0 comments: