HMI Komisariat Tarbiyah dan Isip Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM di Bundaran Digulis

Bagikan:
Jurnalis Warga
CECEP PERMADI
ISTIMEWA
Pontianak, Jurnalistiwa Online - Sejumlah aktivis yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Komisariat ISIP menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Digulis Pontianak, Jum’at (13/4/2018).

Unjuk rasa tersebut selain karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar sulit didapatkan, mereka juga menolak adanya kenaikan harga BBM berjenis pertalite yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan untuk kembali menaikkan harga BBM jenis pertalite sekitar Rp 200 per liter dinilai tidak Pro Rakyat.

Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah dan FISIP, Uchi Wulandari dan Abdul Muiz sepakat mengatakan kenaikan BBM sangat menyengsarakan dan berpotensi membuat kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan. Apalagi, BBM bersubsidi seperti premium sudah langka dan jarang ditemukan di SPBU yang ada di Pontianak dan di beberapa kabupaten di Kalbar.

"Kami menolak kenaikan BBM non Subsidi, karena itu sudah jadi kebutuhan rakyat saat ini karena sudah sulit kita dapatkan adanya BBM non subsidi seperti premium di SPBU," jelas Uchi dan Muiz.

Permasalahan tersebut menurut merekea memunculkan dugaan bahwa distribusi BBM subsidi ke orang-orang tertentu seperti perusahaan dan pengerjaan proyek untuk kepentingan pribadi.

Mereka berpedoman dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ditugaskan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh wilayah Indonesia.

"Maka dari itu, kita minta BPH MIGAS untuk menstabilkan distribusi BBM jenis premiun ini, karena jangan sampai ada oknum yang bermain soal distribusinya, dan juga penetapan harga BBM satu harga belum berjalan dengan baik dikarenakan di wiliyah pedalaman masih ada BBM yang dijual diluar standar yang ditetapkan," harap Uchi.

"Selama segala bentuk ketidakadilan pada rakyat tetap ada, maka disitulah bendara hijau hitam akan berkibar untuk  melawan, demi rakyat, bangsa, dan negara," tutup Muiz.

Editor: Lukmanul Hakim
Bagikan:

BORNEO

JURNALIS WARGA

KALBAR

POLITIK

PONTIANAK

Komentar:

0 comments: